Instruksi Presiden Jokowi, Data Penerima Bansos Pusat dan Daerah Harus Sinkron!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemiskinan ekstrem di Indonesia dewasa ini memang jumlahnya relatif kecil. Namun menurutnya, jumlah yang sedikit bukan berarti mudah diatasi. Jumlah yang kecil ini katanya, merupakan kerak dari piramida kemiskinan.

Karenanya, Menko PMK mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara holistik atau menyeluruh. Dia mengatakan, kemiskinan ekstrem tidak hanya ditangani dengan diberi bansos, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan, rumahnya, sanitasinya, air minumnya harus punya akses, dan pendidikan harus terjamin. 

Baca Juga: Resesi Mengancam, Jokowi Ingatkan Sri Mulyani Hati-Hati Mengelola APBN

"Jadi harus ditangani secara holistik. Tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh," kata Muhadjir.

Menko PMK mengatakan butuh kerja keras bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. "Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data BPS, Maret 2022 adalah sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun. Pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14 % atau 5,8 juta jiwa. 

Presiden Jokowi meminta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024. Target itu enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam SDGs yaitu tahun 2030.

Baca Juga: 'Anies Baswedan Nggak Bakal Benar Jadi Presiden Gegara Banyak Kadrun', Pertanyaan Refly Harun Tajam: Sekarang Dipimpin Jokowi Sudah Benar?

Setidaknya diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai 0 persen pada 2024.