KSP: Seluruh Proyek Strategis Nasional Harus Rampung Sesuai Target

"Pemerintah pusat dan daerah masih harus menyelesaikan RDTR yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan OSS-RBA. Kami (Kantor Staf Presiden) akan mengurai permasalahan dengan melakukan koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait agar segera dicarikan solusinya," jelas Albertien.

Pada kesempatan itu, Albertien juga meminta agar perusahaan selaku pemrakarsa proyek perlu melaporkan perkembangan secara rutin sehingga jika ditemukan kendala, bisa segera dilakukan percepatan dengan Kementerian/Lembaga atau stakeholder terkait.

Baca Juga: Jokowi Minta Proyek Ibu Kota Baru jadi Proyek Strategis Nasional

"Percepatan penyelesaian PSN ini sangat membutuhkan kolaborasi kuat dari berbagai pihak," tegasnya.

Sebelumnya Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/Lembaga melakukan rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan penanaman modal, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), pada 3 hingga 4 Oktober 2022.

Rakor untuk melihat perkembangan PSN dengan skema pembiayaan swasta.Ada 15 proyek yang dibahas, di antaranya Proyek Kawasan Industri Pulau Obi, Proyek Kawasan Industri Kuala Tanjung, Proyek Kawasan Industri Landak, Proyek Kawasan Industri Tanggamus, Proyek Kawasan Industri Jorong, Proyek Kawasan Industri Indonesia Konawe, Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu, dan Proyek Infrastruktur Kereta Api logistik di Kalimantan Timur.

Baca Juga: KSP Fokus Akan Instruksi Jokowi, Bereskan Isu Pengadaan Lahan Cuma Butuh Dua Bulan!

Sebagai informasi, PSN merupakan kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah untuk peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Sebagai payung hukumnya, pemerintah menerbitkan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Sesuai Peraturan Menko Perekonomian No. 9/2022, daftar PSN berubah menjadi 200 proyek dan 12 program. Sebelumnya, dalam Permenko Perekonomian No. 7/2021 terdapat 208 proyek dan 10 program.