Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

BLT Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Diminta Lakukan Pengawasan Ketat Agar Tepat Sasaran

BLT Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Diminta Lakukan Pengawasan Ketat Agar Tepat Sasaran Petugas mencocokkan data warga penerima manfaat saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Senin (12/9/2022). Sebanyak 63 ribu keluarga penerima manfaat di Kota Solo mendapat BLT BBM sebesar Rp. 500 ribu yang akan disalurkan selama 10 hari ke depan. | Kredit Foto: Antara/Mohammad Ayudha
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kenaikan BBM pasti berdampak ke semua lapisan masyarakat khususnya di sektor ekonomi yang pasti akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dewan Penasehat sekaligus Peneliti Senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Prof. Ali Munhanif menuturkan bila, naiknya BBM dikarenakan membelokkan subsidi ke pembangunan infrastruktur, membangun pendidikan dan kesehatan lebih baik lagi. Mengingat bahwa BBM dapat membuat masyarakat terlena dan jauh dari kata mandiri. 

“Selain itu, BBM yang disubsidi tidak sesuainya target yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur agar pemerataan harga disetiap daerah,” ucapnya, yang diselenggarakan Harmoni Muslim Nusantara bertajuk 'Harga BBM berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran', Jumat (21/10/2022).

Baca Juga: BLT BBM Diapresiasi Asosiasi Ojol Karena Ringankan Beban Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surya Vandiantara, Surya Vandiantara, menyebut bila sering terjadi mispersepsi seolah subsidi BBM digantikan BLT. Padahal BLT merupakan stimulus perangsang pertumbuhnan ekonomi, yang awalnya kebutuhan konsumtif menjadi produktif. 

“Kunci utama dalam meningkatkan ekonomi adalah memperbaiki produktifitas masyarakat dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM. Untuk memperbaiki produktifitas masyarakat dapat dilakukan dengan membuat gardu listrik

efisiensi anggaran diperkukan untuk meningkatkan produktivitas nasional,” jelas Surya. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lutfi Hakim menilai apabila subsidi bbm dicabut, maka masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan menimbulkan daya beli masyarakat yang kurang sehingga akan terjadi efisiensi yang berdampak pada PHK karyawan yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

“BLT hanya didapatkan oleh masyarakat dalam beberapa bulan sedangkan dampak dari kenaikan BBM bisa bertahun-tahun dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terkait subdisi BBM,” pintanya. 

Baca Juga: BLT Subsidi BBM Jangkau Desa Terpencil, Warga Sampaikan Terima Kasih

Adapun, Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono FX. Arief Poyuono, menjabarkan jika subsidi dikenal dari zaman orde baru dimana dahulu menjadi eksportir dan sekarang menjadi importir sepenuhnya. Menurutnya, strategi perekonomian Indonesia dapat tumbuh karena konsumsi bukan tumbuh karena produksi. Dimana dibutuhkannya konsumsi agar roda ekonomi berjalan. 

“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana SDA yang keluar tetap seimbang dengan SDM yang ada. Bukan hanya infrastruktur yang dibangun, namun SDM yang ada juga harus berkembang.

Senada dengan Ali Munhanif, Arief Poyuono menili bahwa subsidi BBM disalurkan ke subsidi lainnya yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai). “Diharapkan dengan adanya BLT dapat tersalurkan sesuai dengan target,” tutupnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: