Menparekraf Ajak Masyarakat Perkuat Narasi Positif Dukung Pelaksanaan KTT G20

"Kami mengapresiasi BNPB yang telah menyiapkan Satgas dan juga Pemprov Bali yang bekerja sama untuk mengatasi peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi. Kita semua berdoa yang terbaik dan kita kerahkan kemampuan upaya kita untuk memitigasi dan mengatasi bencana," ujar Sandiaga.

"Kami juga mengimbau masyarakat hati-hati dan waspada dalam melakukan praktik pariwisata berkualitas dan berkelanjutan termasuk juga memastikan sampah dikelola dengan setia dan menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan manusia," kata Sandiaga.

Baca Juga: Kemenparekraf Perkuat Manajemen Pengelolaan Homestay Terpadu di DPSP Borobudur

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga menyampaikan hal terkait draf Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dinilai kontraproduktif terhadap sektor pariwisata. Khususnya pada Pasal 415 dan Pasal 416 draf KUHP tentang ancaman pidana karena perzinaan.

Menparekraf mengatakan saat ini RKUHP tersebut masih dalam tahap pembahasan sehingga masukan dari masyarakat, khususnya pengusaha perhotelan, masih bisa dipertimbangkan.

"Kami sudah menerima beberapa masukan dari pelaku industri dan pelaku pariwisata, kami sangat mengapresiasi dan menampung semua masukan terutama yang berkaitan bahwa beberapa pasal dinilai kontraproduktif terhadap sektor pariwisata. Semua masukan ini akan kami rampungkan dan kesimpulannya kami sampaikan ke mitra kami di Komisi X DPR," kata Sandiaga.

Baca Juga: Taxcussion 2022: Peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dalam Implementasi BEPS 2.0

Menparekraf berharap masukan-masukan ini dapat menjadi pertimbangan yang tepat nantinya.

"Kami tidak ingin pariwisata dan ekonomi kreatif mendapatkan narasi negatif dan mungkin dapat mengganggu kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Kita pastikan bahwa ini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berwisata maupun para pengusaha hotel tidak akan kehilangan atau mendapatkan potensi cancelling dari para calon pemesan dan wisatawan," kata Sandiaga.