Jhon Sitorus Salahkan Anies Bikin SBY dan Demokrat Ogah Deklarasi Koalisi Perubahan

Bakal Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sedianya melakukan deklarasi pada Kamis (10/11/2022). Koalisi ini seharusnya beranggotakn Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, deklarasi tersebut gagal dilakukan hingga menimbulkan banyak spekulasi. Tidak terkecuali dari pegiat media sosial Jhon Sitorus yang dikenal sebagai pihak yang kontra pencapresan Anies.

Pemilik akun Twitter @Miduk17 itu rupanya menyoroti pernyataan Anies yang dianggap sebagai pemicu Partai Demokrat belum menurunkan restunya mendeklarasikan sang eks Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Koalisi Perubahan Batal Deklarasikan Anies, PKS Kasih Bocoran: Kami Lagi Lawan Oligarki

Dilihat Suara.com di akun Twitter-nya, Jhon menanggapi pernyataan Anies soal satu harga di Papua dan Jakarta.

"Anies Baswedan: Papua dan Jakarta Tidak Boleh Ada Perbedaan Harga," begitulah kutipan pernyataan Anies yang disoroti Jhon, dikutip pada Sabtu (12/11/2022).

Jhon menilai pernyataan Anies inilah yang menyinggung SBY, sebab menurutnya presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia.

"Menjadi sebuah preseden buruk bagi partai @PDemokrat. Karena @aniesbaswedan MENYINGGUNG SBY soal perbedaan harga," cuit Jhon, Jumat (111/11/2022).

"Jokowi sedang memperbaiki KEGAGALAN SBY soal satu harga di Papua - Jakarta, dengan Tol Laut, tol langit & Infrastruktur. Saya makin paham, mengapa SBY OGAH deklarasi," imbuhnya, yang dapat dibaca selengkapnya di sini.

Anies Baswedan Yakinkan Koalisi Perubahan Tidak Retak

Di hadapan para kader Partai NasDem, Anies memastikan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat ini tidak karam sebelum berlayar. "Insya Allah dua partai ikut. PKS dan Demokrat sudah bersiap. Nanti kita jalan bersama, kita kerja bersama," tutur Anies di HUT ke-11 Partai NasDem, Kamis (10/11/2022).

Anies menyebut Koalisi Perubahan bersatu bukan sekadar untuk melampaui presidential threshold, tetapi karena mengemban beberapa misi. Namun tujuan utama mereka adalah menyelesaikan ketimpangan yang ada di Indonesia.