PDIP Buka Suara Terhadap Permintaan Benny yang Minta ‘Izin Tempur’ ke Presiden
Kredit Foto: Agus Aryanto
Sebelumnya, beredar potongan video Benny Rhamdani meminta restu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertempur melawan oposisi.
Kata-kata itu terlontar saat Benny dan Jokowi berada dalam satu ruangan di sela acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK, pada Sabtu (26/11/2022).
Benny lantas menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk perlawanan.
Dia juga mengingatkan bahwa jumlah relawan pendukung Jokowi terbilang cukup besar. Karenanya, para relawan ini siap bertempur melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi.
"Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," tegasnya.
PDI Perjuangan pun akhirnya menanggapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, soal meminta restu Presiden Joko Widodo untuk menggempur para oposisi.
Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, ucapan Benny tidak sepatutnya dialamatkan kepada Jokowi, sebab relawan tidak dapat meminta arahan Presiden untuk membungkam suara lawan politik.
"Tugas Bapak Presiden itu adalah merawat NKRI, tugas Presiden itu menyatukan kita semua. Kalau ada yang mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden itu harus diterima," jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Ketua Badan Anggaran DPR itu menuturkan, permintaan relawan yang disampaikan Benny kepada Presiden Jokowi tetap saja tidak dapat dibenarkan.
Apalagi, permintaan izin itu untuk menyerang pihak tertentu yang dianggap sebagai lawan.
"Bayangkan saja, minta restu untuk gempur orang. Presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa dan Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," tandas Said.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
