Legislator PDIP Sampaikan Aspirasi Masyarakat Banyuwangi Ke Menteri BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholder kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Aspirasi yang disampaikan secara langsung saat dan setelah Rapat Kerja dengan Menteri Erick itu terkait dengan persoalan banjir bandang di Kalibaru, Banyuwangi.

Sebelumnya, pada tanggal 20 November 2022, dalam dialog interaktif Banjir bandang di Kalibaru-Banyuwangi, yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyuwangi pada 20 November 2022, Sonny berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholder terkait banjir bandang di Kalibaru- Banyuwangi langsung kepada Menteri BUMN.

“Saya Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi," kata Sonny pada Menteri Erick di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/12/2022).

“Saya sungguh memberikan apresiasi atas ketanggapdaruratan yang telah dilakukan oleh Bu Siwi Peni selaku Dirut PTPN XII maupun Pak Sanuri dan para manager beserta seluruh karyawan PTPN XII atas langkah-langkahnya dalam menangani banjir bandang yang terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 yang lalu," sambung Sonny.

Kendati demikian, Sonny juga menyampaikan kondisi obyektif dari informasi yang didapatkannya dilapangan, baik dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, NGO, maupun Masyarakat terdampak, termasuk pada saat dialog yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) pada pada 20 November lalu.

Menurutnya, setelah sebulan peristiwa bencana terjadi, situasi masyarakat di daerah tersebut masih belum normal. Hal ini, kata Sonny dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang rusak, maupun perasaan was-was masyarakat jika banjir bandang kembali datang.

"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara," kata Sonny.

"Dan masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm), namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras (kopi, kako, dsb) beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada bulan Januari dan Februari (Bisa hingga diatas 500 mm)," lanjut Sonny.

Oleh karena itu, berdasar situasi obyektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. 

Pertama, Agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.

"Kedua, Terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.