Keluhan Bupati Meranti Taruhannya Kedaulatan Indonesia, PKS Minta Jokowi Belajar Sejarah: Hampir Semua Gejolak Dipicu Hal Serupa!
Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
“Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.
"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto.
Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia.
Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.
“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.
Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
