'Eneg' Lihat Orang Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata, PKS Anggap Wajar Permintaan Bupati Meranti, Jokowi Diminta Berbenah!
Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang tanpa rem mengkritik Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai aturan terkait dana bagi hasil ini sudah lama berlaku sehingga beberapa poin dalam aturan tersebut sudah tidak relevan. Terutama kalau dikaitkan dengan semangat otonomi daerah dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan daerah-daerah terpencil.
Karena itu Mulyanto menilai apa yang disampaikan Bupati Meranti, Muhammad Adil, sebagai permintaan yang wajar. Ia yakin selain Muhammad Adil masih ada pejabat daerah lain yang mempunyai aspirasi serupa.
“Presiden harus berani membuat terobosan yang menguntungkan masyarakat daerah penghasil migas dan minerba. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tapi tidak sejahtera.Ini kan tidak adil dan juga bertentangan dengan ruh konstitusi bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat," ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).
Mulyanti juga mendesak Presiden Jokowi agar melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.
"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat,” jelasnya.
Mulyanto juga mengingatkan Presiden Jokowi mengenai potensi gejolak perlawanan yang bisa saja terjadi akibat masalah ini. Menurut Mulyanto, hampir tiap gejolak yang ada selalu diawali dengan masalah yang serupa.
“Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.
"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto.
Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia. Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.
“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.
Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.
“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.
“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
