Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rawan Masalah, Jokowi Minta Bawaslu Awasi Ketat Daftar Pemilih

Rawan Masalah, Jokowi Minta Bawaslu Awasi Ketat Daftar Pemilih Joko Widodo | Kredit Foto: Twitter/Joko Widodo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pentingnya pengawasan terhada penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

”Dari tahun ke tahun selalu ini (DPT) terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” Kata Jokowi saatmenghadiri konsolidasi nasional Bawaslu di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan Bawaslu untuk mengawasi seluruh proses penyusunan DPT secara ketat. Jika ada pihak yang menghambat, ia minta Bawaslu melapor langsung kepadanya.

“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial,”tegas Jokowi.

Jokowi menekankan Pemilu 2024 akan menjadi yang terbesar dan terberat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah dilakukan di tahun yang sama.

“Ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Jadi hati-hati mengenai ini. Ini akan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dan rentang pemilihan yang luas,”papar Jokowi.

Jokowi juga berpesan agar Bawaslu dan KPU membuat aturan pemilu dan pilkada yang jelas, rinci, dan efektif. Regulasi yang multitafsir dan tidak tegas akan memberikan celah oleh penggunaan politik identitas, juga politisasi agama dan SARA.

Sementara itu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik.

Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024. “IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: