Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jauh dari Kata Rampung, Fix Jadi Beban Presiden Selanjutnya
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Hal ini dikarenakan klausul penguasaan monopoli jalur kereta cepat justru dikuasai hampir mendekati 100 tahun, itu bahkan melampaui batas produktivitas aset kereta cepat.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Banyak Masalah dan Bikin Negara Tekor Bertubi-Tubi, Pakar: Itu Proyek Gagal!
"Beban pembiayaan yang begitu membengkak, diperburuk lagi dengan akting para pelaksana proyek yang dituntut untuk segera mengejar target penggunaan kereta cepat yang harus segera dicapai di tahun 2023," ujar Willem.
"Hal ini, tidak lain bertujuan untuk mempercepat manfaat politis sebelum masa tugas kepresidenan tuntas di tahun 2024," sambungnya.
Demi mengejar pencapaian politis tersebut, para insinyur dipaksakan untuk mengejar waktu tersebut. Sehingga tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi standar engineering dan keselamatan justru terabaikan.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Hanya Akan Jadi Beban Negara Selama 50 Tahun ke Depan, Kok Bisa?
"Padahal, penggunaan kereta cepat tersebut akan melibatkan jutaan pengguna transportasi di Jabar-DKI Jakarta. Pengabaian standar engineering dan keselamatan bagi pengguna kereta cepat ini dapat menjadi bom waktu dan teror transportasi di masa-masa mendatang," ujar Willem.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
