70 Ribu Guru Pensiun Tiap Tahun, Nasib Honorer Jadi Sorotan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mengatasi tantangan pemenuhan kebutuhan guru yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, mengungkapkan setiap tahun sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun. Kondisi ini membuat kekurangan guru terus terakumulasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung, pada Senin (13/4/2026).

“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Kamis (16/4).

Ia menegaskan pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. 

“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.

Selain upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen. 

“Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.

Baca Juga: DPP Hanura Lantik Pengurus DPD Papua Selatan, Muqowam Puji Khebinnekaan

Baca Juga: Perkuat Pembelajaran di Sekolah, Asian Agri dan Tanoto Foundation Latih Guru di Asahan

Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Dirjen Nunuk melalui pelatihan berbasis komunitas belajar guru. “Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya.

Rapat koordinasi di Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan.