Daripada Jadikan Pileg dengan Sistem Proporsional Tertutup, Presidium Kornas Sebut Revisi UU Partai Politik Lebih Mendesak Dilakukan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana Pemilihan Legistlatif (Pileg) yang saat ini Proporsional Terbuka diubah menjadi Tertutup kembali menyeruak. Hal ini karena ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Pileg Proporsional tertutup kembali diterapkan dan kembali disinggung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengenai hal ini, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Sutrisno Pangaribuan menilai pihak yang menginginkan sistem tertutup kembali diterapkan hanya mereka yang ingin masa Orde Baru terulang kembali.

“Hanya pihak yang ingin kembali ke orde baru saja yang mau mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup,” ujarnya.

“Era kegelapan seperti memilih kucing dalam karung, telah berakhir, maka jangan lagi kembalikan bangsa ini ke era itu,” tambahnya.

Baca Juga: Sudah Keliling Bersama Tapi Suara Pemilih Anies Baswedan Malah Banyak ke PKS dan Demokrat, Surya Paloh dan NasDem Apes?

Lanjut Sutrisno, Liberalisasi politik akibat sistem proporsional terbuka itu kesalahan partai politik, bukan kesalahan Caleg.

Karenanya menurut Sutrisno, yang lebih mendesak dilakukan adalah revisi UU partai politik.

“Untuk menghindari liberalisasi politik, yang harus berubah dan berbenah itu partai politik, sehingga revisi UU Partai Politik lebih mendesak untuk diubah daripada mengubah sistem proporsional terbuka,” jelasnya.

Menurut Sutrisno, pernyataan Ketua KPU soal Sistem Tertutup adalah hal yang kurang baik bagi demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Kader Top Putuskan Hijrah dari Barisan Grace Natalie Cs, Ade Armando Klaim Ada 'Tsunami' Kader Baru yang Gabung PSI: Orang Penting!

“Pernyataan Ketua KPU RI tentang kemungkinan kembalinya sistem Pemilu legislatif 2024 dari proporsional terbuka menjadi terututup adalah jalan mundur demokrasi,” ujar Sutrisno.

Sutrisno juga mengungkapkan sistem proporsional tertutup juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada elit partai, baik pusat maupun daerah yang umumnya masih kalah saing dengan caleg populer.

“Elit partai kalah bersaing dengan tokoh yang popular di kalangan pemilih, sehingga mereka ingin proporsional tertutup,” ujarnya.

Alasan berikutnya menurut Sutrisno yakni keinginan Parpol untuk mengontrol seluruh anggota legislatifnya melalui mekanisme recall, sehingga menginginkan sistem proporsional tertutup.