Dorong IPDN Menjadi Tempat Kebijakan Pemerintah Dikaji, Mendagri Tito: Jadilah Center of Excellence!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjadi think tank (center of excellence) dalam pengambilan kebijakan di Indonesia.

“(IPDN) Tidak hanya sekadar menggodok (atau) mempersiapkan calon-calon birokrat, pemimpin, tapi juga menjadi center of excellence, menjadi think tank. Jadi permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dikaji, tidak hanya (di) tempat pendidikan, (tetapi juga) dikaji dengan kemampuan scientific, ilmiah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2023).

Baca Juga: Mendagri Tito Full Senyum, IPDN Kian Siap Jadi Jantungnya Pendidikan Birokrat Indonesia!

Mendagri menyampaikan, birokrat adalah jantung pemerintahan. IPDN menjadi salah satu sekolah kedinasan yang menggodok praja menjadi birokrat yang baik. Dia berpesan agar IPDN betul-betul menjadi kebanggaan pemerintah Indonesia karena menjadi dapur penggodokan calon-calon pemimpin birokrat.

“Jadi kalau berteori saja itu hanya untuk menara gading, hanya untuk wacana saja di kalangan para akademik, sebaliknya membuat kebijakan tanpa didasari pada kajian yang ilmiah itu untung-untungan. Yang paling baik adalah membuat kebijakan yang didasarkan pada kajian ilmiah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan beberapa upaya perbaikan, yang dapat mendukung IPDN menjadi pusat pendidikan dan penggodokan calon pemimpin, selain dengan perbaikan sarana prasarana. Pertama, kurikulum IPDN harus diperbarui sesuai dengan keadaan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan politik yang bergerak dinamis.

“Jangan masukan pelajaran tahun 70 ke dalam pelajaran sekarang sama (persis). Dasar-dasarnya, basic-nya boleh, tapi hal-hal yang di-update itu juga harus. Salah satu caranya adalah mengundang para praktisi pemerintahan. Undang para menteri-menteri yang datang berbicara, kepala lembaga untuk berbicara,” ungkapnya.

Baca Juga: Aceh Hingga Papua, 12 Pelanggaran HAM Berat Diakui Jokowi Telah Terjadi di Indonesia

Kedua, dalam sistem pendidikan, Mendagri menekankan agar kekerasan di IPDN bisa dihilangkan. Menurutnya, kekerasan tidak memiliki manfaat dan hanya menjadi ajang balas dendam antarangkatan.