Refly Harun Soal Kasus Morowali: Investasi yang Harus Dibela Itu yang Menyejahterakan Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar hukum tata negara Refly Harun turut berkomentar soal kasus PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali Utara. Kasus bentrok antarpekerja yang menewaskan dua orang itu diduga melibatkan keberpihakan negara terhadap investor asing, dalam konteks ini yaitu China.

Sebab, negara seolah lebih membela para TKA China daripada TKI. Berbagai pihak, termasuk Refly, menduga hal itu disebabkan adanya kebijakan 'karpet merah', yakni ketika pemerintah berpihak pada asing demi kepentingan investasi.

"Investasi yang harus dibela itu adalah investasi yang menyejahterakan rakyat Indonesia tentunya, bukan investasi yang menyejahterakan orang-orang asing dan segelintir pejabat atau pengusaha lokal," ujar dia dalam video yang diunggah di kanal Youtubenya, dikutip Kamis (26/1/2023).

Baca Juga: Refly Harun Minta KPK Turun Tangan ke Kasus Morowali: Coba Periksa Pejabat Lokalnya

Dalam video itu, ia juga merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan. Pasalnya, ada potensi para pejabat lokal di kawasan itu 'dibeli' oleh pihak asing agar dapat berpihak dengan mereka.

"Kalau kita mau jujur, cobalah sekali-kali KPK turun tangan. Adakah pejabat-pejabat lokal, penegak hukum lokal, yang dibayar oleh PT ini yang mendapatkan setoran rutin," jelas dia.

Secara spesifik, dia juga menyebut KPK dapat memeriksa gubernur atau bupati yang terkait dengan wilayah tersebut.

Selain KPK, dia juga menyebut Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat apakah ada kongkalikong di imigrasi Morowali. Kemudian, Mabes Polri juga dapat menyelidiki apakah ada kongkalikong di polda atau polres wilayah Morowali.

"Celakanya kalau seandainya keberpihakan itu juga di tingkat pusat. Karena menurut dokumen rahasia itu, yang dibeli tidak hanya pejabat lokal, tetapi juga pejabat pusat," tuturnya.