Pengamat Sebut Ada 7 Kekacauan dalam Narasi Kenaikan Ongkos Haji oleh Kemenag dan BPKH Tahun 2023

Kelima, Nilai manfaat yang diberikan sekitar 8-9 triliun di 2021. Meski ada kenaikan 3 tahun terakhir 2019 (7.3 T) namun kenaikan kecil sekali tidak pantas disebut badan pengelola keuangan haji jika hanya menempatkan dana kelolaan haji di SBSN saja.

Keenam, Investasi BPKH tidak kreatif. Dana kelolaan Rp167 triliun mayoritas ke Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN yang ternyata returnnya kecil. 

“SBSN digunakan tidak memiliki return yang tinggi. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek,” jelasnya.

Ketujuh, Proyek kemaslahatan umat pun perlu dievaluasi disaat sudah menjamur sekolah edukasi-edukasi islam seperti pembangunan embarkasi diberbagai daerah, gedung manasik, madrasah dan rehabilitasi PTKIN. 

Baca Juga: Kisruh Kenaikan Dana Haji 2023, Begini Kata DPR

“Sementara Biaya operasional BPKH tergolong besar meski ada sedikit penurunan. Biaya operasional dibagi nilai manfaat sebesar 2.02 persen (2020) meski pernah 7.06% di tahun 2016,” tutupnya.