Tuntutan dan Tanggung Jawab Profesionalisme Pers Jelang Tahun Politik 2024

Dengan plurasisme media yang ada di Indonesia saat ini, redaksi memiliki tugas agar masyarakat memiliki pilihan yang dapat mendorong peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya pada diskursus ruang publik. Wartawan, redaksi, dan perusahaan pers harus tetap objektif dan independen terbebas dari berbagai kepentingan.

Menjelang tahun politik, Dewan Pers bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya akan bersama-sama meneguhkan bentuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Penganggungjawab Hari Pers Nasional 2023 Atal S Depari dalam laporannya mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh segenap unsur pers nasional di Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024, antara lain:

1. Berkomitmen agar peristiwa yang menyebabkan keterbelahan bangsa pada saat Pemilu tidak terulang kembali sehingga tidak ada unsur pers nasional yang terseret menjadi buzzer salah satu pihak.
2. Berkomitmen untuk melaksanakan kode etik jurnalistik dan proses kerja jurnalistik.
3. Insan pers harus menjaga komitmen sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
4. Unsur pers nasional tidak boleh terjebak euforia arus informasi media sosial yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Memberikan dorongan kepada Dewan Pers agar selalu menjaga marwah kehidupan pers Indonesia sebagai pilar demokrasi.