Dikepung Koalisi Besar Pendukung Pemerintah, Anies Baswedan Tetap Bisa Menang Pilpres 2024 Jika Dilindungi 2 Elemen Ini

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai saat ini calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan dikepung oleh koalisi partai-partai besar penerus program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies sendiri saat ini hanya disokong tiga partai unggulan, yakni NasDem, Demokrat, dan PKS. Sementara kubu lawan terdiri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan PDIP.

Baca Juga: Ditanya Peluang Anies Baswedan Jadi Next Presiden Indonesia, Jawaban Mahfud MD Menohok: Nggak Mungkin!

"Kelompok KIB, KKIR, dan PDIP akan mengusung capres untuk melanjutkan program Jokowi. Karena itu, siapa pun capres yang mereka usung bertujuan untuk mempertahankan status quo," ungkap Jamiludin Ritonga.

Karena itu, kecenderungan dua poros pengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang dengan melihat fakta di lapangan saat ini.

Rakyat yang tidak puas dengan arah pembangunan saat ini akan memilih capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

Sedangkan rakyat yang cenderung puas dengan pembangunan pasti akan memilih capres dari kubu pemerintahan.

"Karena itu, pasangan capres mana yang menang akan ditentukan perbedaan persentase pemilih yang pro status quo dan pro perubahan. Kalau lebih banyak pemilih yang pro status quo, maka yang berpeluang menang pasangan capres yang diusung KIB atau KKIR atau PDIP," sambung dia.

Kemenangan pasangan capres-cawapres tidak ditentukan banyak tidaknya partai yang mengusung dan mendukung. Jamiluddin menilai Anies sangat berpeluang untuk menang jika rakyat menginginkan perubahan.

"Meskipun Anies diusung hanya tiga partai, namun bila mayoritas rakyat memang menginginkan perubahan, maka peluang menang sangat terbuka," jelasnya.

Baca Juga: Bawaslu Mohon Jangan Diam Saja Soal Utang Anies Rp50 M, Pengamat Ingatkan Efeknya Fatal: Bakal Terjadi Lagi di 2024!

Jamaluddin menjelaskan bahwa kalkulasi itu hanya berlaku jika para penyelenggara pemilu bekerja profesional. KPU dan Bawaslu sungguh menjaga independensinya.

"Namun, kalau KPU dan Bawaslu berpihak kepada pasangan capres tertentu, tentu semua kalkulasi itu tidak berlaku," tandasnya.