Indonesia Terpilih Menjadi Ketua ASEAN 2023, Bamsoet Dorong Penguatan Keamanan Siber Nasional

Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi, juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. 

Pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya), dan selanjutnya metaverse (realitas virtual).

Baca Juga: Memeriksa Data Pribadi yang Kemungkinan Bocor Diretas

"Di satu sisi, teknologi memiliki sisi manfaat, khususnya saat ini dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun ASEAN. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara ASEAN, seperti munculnya para pembobolan data. Kasus Bjorka adalah contoh nyata adanya risiko ancaman eksploitasi terhadap kerentanan perlindungan data," jelas Bamsoet.

Menurutnya, urgensi membangun kerja sama di sektor keamanan siber inilah yang melatarbelakangi lahirnya ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy untuk membangun kapasitas ruang siber yang aman dan terpercaya pada pelayanan publik dan kegiatan online masyarakat di kawasan ASEAN. 

Strategi Kerja sama Keamanan Siber ASEAN ini memberikan peta jalan kerja sama regional untuk mencapai tujuan ruang siber ASEAN yang aman dan terjamin, sejalan dengan Keamanan dan Jaminan Informasi strategis dalam Rencana Induk TIK ASEAN 2020.

Baca Juga: Bamsoet Pastikan Perhelatan Formula E Jakarta Digelar Awal Juni 2023

Menjalin kolaborasi dan kerja sama tingkat nasional dan regional ASEAN menjadi isu yang strategis dan krusial, mengingat para peretas dan pelaku kriminal siber juga berkolaborasi memanfaatkan Cyberspace, DarkWeb, hingga Metaverse dengan berbagai teknologi terkini, seperti Big Data analytics, Data Science, AI, Blockchain NFT.

"Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia telah mulai membangun kolaborasi dengan segenap stakeholder Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Regional ASEAN. Antara lain dengan koordinasi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Lemhannas, Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, serta Kementerian Koordinator bidang Polhukam, sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi masyarakat pada berbagai layanan publik pemerintah maupun enterprise," pungkasnya.