Jaga Keuangan Negara, Pemerintah Siap Berantas Korupsi Lewat 6 Aksi Jitu

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan 6 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada fokus kedua, yakni terkait keuangan negara.

Suharso mengatakan, dalam upaya pencegahan korupsi itu, Pemerintah memerlukan rencana nasional yang lebih terfokus dan terukur serta berorientasi pada hasil dan dampak.

Baca Juga: Mantan PM Malaysia yang Cuma Menjabat 17 Bulan Bakal Didakwa Atas Tuduhan Korupsi

"Sehingga, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2012 dengan Perpres Nomor 54 tahun 2018, tentang strategi nasional pencegahan korupsi atau yang sekarang kita kenal dengan Stranas PK," kata Suharso, dalam agenda Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di kantornya, Kamis (9/3/2023).

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 5 Perpres Nomor 54 tahun 2018, diamanatkan bahwa rencana aksi dirumuskan setiap dua tahun sekali. 

"Pada saat ini kita sudah memasuki periode ketiga implementasi Stranas PK. Dengan diluncurkannya aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada 20 Desember 2022 lalu, yang terdiri dari 15 rencana aksi pada tiga fokus," ujarnya.

Tiga fokus tersebut, jelas Suharso, antara lain terdiri dari perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Sri Mulyani Gagal Ciptakan Kementerian Bersih dari Korupsi

"Dan pada hari ini kita berada pada fokus kedua keuangan negara. Pada kesempatan hari ini, penandatanganan komitmen akan dilakukan terhadap fokus dua yaitu keuangan negara," tuturnya.

Sebagai salah satu anggota tim nasional pencegahan korupsi, Suharso menyampaikan enam fokus aksi dari Bappenas.