Indef Sebut 80,77 Persen Masyarakat Kontra Subsidi Kendaraan Listrik

Pemerintah menetapkan aturan insentif dalam Peraturan Menteri Keuangan no.38 tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2023 pada 29 Maret 2023 lalu.

Artinya, mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% berpeluang mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang ikut memangkas harga mobil. Baca Juga: Luhut Suruh Pengkritik Mobil Listrik Menghadap, Faisal Basri: Ini Bukan Masalah Privat

Aturan ini disambut pro dan kontra di kalangan masyarakat. Analisis mengenai respons masyarakat ini disampaikan oleh Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Wahyu Tri Utomo.

Berdasarkan hasil analisis respons masyarakat yang diambil dari 18.921 pembicaraan di media sosial, 80,77 persen masyarakat tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik. Data tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu 8 sampai 12 Mei 2023 di Twitter.

“Mereka menilai pembeli mobil listrik tidak butuh subsidi, sementara yang butuh subsidi tidak akan membeli mobil listrik. Seakan-akan menengah ke atas yang dikasih subsidi,” kata Wahyu dalam Diskusi Publik The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) "Subsidi Mobil Listrik: Antara Pengurangan Polusi atau Kemacetan?" pada Minggu (21/5/2023) secara daring.

Analisis tersebut menyatakan bahwa banyak warganet yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini. Disampaikan pula banyak warganet yang khawatir kebijakan ini justru membuka kesempatan untuk pejabat yang juga pengusaha mengambil keuntungan. Baca Juga: JK Kritik Program Subsidi Kendaraan Listrik, Menteri ESDM Respons Begini

“Secara tersirat mungkin ada ketakutan akan terjadi conflict of interest oleh pejabat yang punya power di pemerintahan, tapi di satu sisi juga punya usaha yang secara kebetulan ada irisan dengan kebijakan tersebut. Ada kecurigaan dari masyarakat, jangan-jangan subsidi ini adalah untuk mereka, bukan bukan masyarakat? Itu jadi salah satu topik yang hangat dibahas di Twitter tentang subsidi listrik,” kata dia.

Sementara itu, 67% warganet lebih sepakat dengan gagasan demokratisasi kendaraan listrik. Masyarakat menilai bahwa subsidi mobil listrik lebih baik dialihkan ke kendaraan umum.