“Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkontraksi 6,28% dengan realisasi mencapai Rp11,85 triliun atau 28,57% dari total anggaran TKDD. Kontraksi TKDD dipicu kontraksi pada realisasi DAU (14,18%), Dana Desa (5,08) dan DBH (1,56). Sementara, kinerja APBD di Sumut sampai 30 April 2023 sebesar Rp12,52 triliun didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp8,67 triliun atau berkontribusi sebesar 69,31% dari total pendapatan daerah,” terangnya.
Baca Juga: Belum Ada Investasi ke IKN, Pakar: Sebaiknya APBN 2024 Tidak Lagi Diberikan pada IKN
Syaiful menambahkan, Kemenkeu akan terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah juga akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
Baca Juga: APBN Ternyata Dimakan Jalanan Sumatera, Sri Mulyani: Totalnya Hingga Rp71,5 Triliun
“Perwakilan Kemenkeu Satu di Sumut memiliki tugas untuk memotret kondisi perekonomian di daerah sehingga dapat menjaga dan meminimalisir fenomena potensi terjadinya guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di daerah agar kondisi perekonomian tetap terkendali dan terjaga. Kewaspadaan dan mitigasi tetap kami lakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement