Sudah Senang Jadi Capres, Ganjar Pranowo Nggak Bakal Protes Kalau PDIP Berkuasa Penuh Tentukan Kabinet: 'Petugas Partai Nggak Bisa Menolak!'

Aktivis dan advokat Ahmad Khozinudin angkat suara soal heboh kontrak politik yang menyebut PDIP akan berkuasa penuh menentukan posisi kabinet apabila Ganjar Pranowo berhasil jadi presiden. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Menurutnya, kalaupun kabar tersebut benar, Ganjar tidak akan protes atau membantah. Khozinudin menilai dipilih jadi Capres sudah buat Ganjar senang sehingga hal-hal demikian tak akan dipedulikan.

“Sebagai petugas partai, Ganjar enggak bisa nolak, dan sebagai petugas ya Ganjar beruntung wong bisa diusung capres saja udah seneng Ganjar,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

“Karena sebelumnya kan dinamikanya di internal PDIP kan bukan hanya Ganjar tapi muncul juga nama Puan Maharani, tapi akhirnya muncul (dipilih) nama Ganjar... Jadi kalau syaratnya nanti menteri yang ngatur PDIP ya Ganjar seneng aja, toh dia orang PDIP,” tambahnya.

Terkait bantahan dari Ganjar dan PDIP, menurut Kozinudin tentu itu perlu dilakukan.

Bukannya tanpa alasan, menurut Khozinudin, mengakui hal tersebut jelas akan merugikan baik PDIP dan Ganjar. Mengakui hal tersebut menurut Khozinudin hanya akan menimbulkan kesan bahwa Ganjar hanyalah suruhan partai saja saat menjadi presiden.

“Sebab kalau itu benar dan kebenaran itu diakui oleh publik. ya Ini bener-bener masa depan Indonesia itu Madesu, akan dipimpin oleh calon presiden yang benar-benar dibawa kendali partai politik,” jelasnya.

Menurut Khozinudin, PDIP sudah belajar dari dua edisi Pilpres sebelumnya di mana mereka menganggap jatah PDIP yang merupakan partai asal capres tak sesuai dengan keinginan.

Karenanya, Khozinudin mengungkapkan dari awal PDIP sudah membuat kontrak tersebut, jika memang kontrak tersebut benar adanya.

Baca Juga: Terus Nyungsep! Makin Nggak Ketolong Lagi Elektabilitas Anies Baswedan, SMRC: Melemah!

“Saya kira kalaupun PDIP memberikan syarat itu menurut saya sangat wajar, karena pada koalisi sebelumnya saat mengusung Jokowi, terlepas sebenarnya Jokowi itu kader PDIP dan sebenarnya tanpa bantuan partai lain sebenarnya PDIP juga bisa mencalonkan Jokowi, begitu Jokowi menang ternyata porsi menteri itu tidak sepenuhnya dalam kendali PDIP,” jelasnya.

“Bisa dikatakan yang untung justru partai lain, dalam hal ini misalkan NasDem. Suara NsDem itu kan kecil, Tapi ketika di dalam lingkaran kekuasaan dia dapat tiga menteri itu kan luar biasa termasuk pada era sebelumnya sampai punya posisi di Jaksa Agung itu luar biasa,” tambahnya.

Merespons hal ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar adanya kontrak politik tersebut. Ia mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujar Said, Selasa (13/6/23).