Temui Jokowi, Ketua DPD RI Sampaikan Perlunya Kembali ke Sistem Bernegara Rumusan Pendiri Bangsa

Surat Ijo dan Bandara Bali

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan kepada Presiden permasalahan Surat Ijo di Kota Surabaya yang tak kunjung selesai. Pihaknya sudah mempertemukan stakeholder terkait. "Rupanya memang membutuhkan arahan dari Presiden. Karena itu, saya sampaikan langsung agar Pak Jokowi memberi atensi khusus atas hal tersebut," tandasnya.

Demikian juga dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng yang terhambat hingga saat ini. Padahal, masyarakat di sana sangat berharap, sebagai solusi mengatasi ketimpangan ekonomi antara Bali Selatan dan Bali Utara.

Baca Juga: Kelompok DPD RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Pertajam Visi Perbaikan Konstitusi

Lagipula, ujar LaNyalla, lokasi bandara berada di atas laut di pesisir pantai sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian dan hutan, seperti pernah diwacanakan di Bali Barat. "Apalagi, biaya murni dari swasta, tanpa APBN," tukasnya.

Sementara, soal pembahasan perubahan Undang-Undang Desa, Ketua DPD RI menyampaikan secara langsung pandangan dan pertimbangan Komite I DPD RI yang telah disampaikan kepada DPR RI dengan terdapat 7 poin yang pada intinya mempercepat desa untuk menjadi kekuatan ekonomi fundamental.

Kepada Presiden, LaNyalla juga menyampaikan salam dari para Raja dan Sultan Nusantara, yang pada 23 Juni lalu mengelar silaturahmi bersama DPD RI di Jakarta, di mana salah satu hasil yang disepakati adalah meminta MPR kembali menjadi lembaga tertinggi penjelmaan rakyat dengan Utusan Daerah yang diisi oleh Raja dan Sultan Nusantara serta perwakilan Masyarakat Adat.