Luhut Teken MoU Penerapan Harga Karbon IA on UK-PACT

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) di Jakarta, Senin (24/07/2023).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak strategi dan tools yang dapat digunakan dalam memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk di dalamnya carbon pricing.

Baca Juga: Kolaborasi PLN Icon Plus dengan SUN Energy Dorong Adopsi Energi Surya Wujudkan Dekarbonisasi

"Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon," ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara itu, instrumen pelengkap lainnya seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya.

Menko Luhut pun menegaskan bahwa hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa. Skemanya mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.

"Mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Program Kemitraan UK-PACT ini akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri, dan transportasi dengan standar internasional," ungkapnya.

Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan CO2 berdasarkan beberapa studi, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin. Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas. Pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan.

"Seperti yang kami lakukan untuk mangrove di Kalimantan Utara. Kami sedang mengembangkan proyek percontohan Karbon Biru yang menghasilkan 59,6 juta ton yang siap untuk dikreditkan," jelasnya.

"Oleh sebab itu, melalui penandatanganan implementing agreement hari ini, kita dapat mulai mempercepat pelaksanaan tindakan nyata untuk mengurangi emisi global dan mempromosikan pembangunan rendah karbon," pungkasnya.

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen John Jenkin, mengatakan bahwa dirinya sangat senang mengumumkan peningkatan kemitraan Inggris dengan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon.

Baca Juga: 40 PLTU PLN Grup Sukses Tekan Emisi Karbon 429.000 Ton CO2, Begini Penjelasan Dirut PLN

"Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam penetapan harga karbon melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan. Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk kebijakan penetapan harga karbonnya dan mencapai tonggak penting seperti menetapkan harga dasar karbon. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Melalui program ini, Inggris berkomitmen sebesar £2,7 juta untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan penetapan harga karbon. Program ini akan mendukung Kemenko Marves dalam memimpin Komite Pengarah Penetapan Harga Karbon Indonesia, dan juga akan mendukung Kementerian Keuangan dalam merancang pajak karbon.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kerja sama Inggris-Indonesia yang makin dalam terkait penetapan harga karbon dan pasar karbon, komponen penting dari pendekatan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon. Selain itu, kesepakatan tersebut juga sebagai tindak lanjut MoU Inggris-Indonesia tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon yang ditandatangani di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu.