Kualitas Listrik Belum Mumpuni, Pemerintah Perlu Evaluasi Definisi Rasio Elektrifikasi

Dia menyebut, kelancaran evaluasi terhadap rasio elektrifikasi yang memperhitungkan kebutuhan akan listrik yang berkualitas, memerlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, PLN, Kemendes-PDTT, Pemda/Pemprov.

Tidak hanya itu, IESR juga mendorong pemerintah untuk secara serius dan konsisten mendukung penyediaan akses listrik yang berkualitas dengan mengatasi berbagai tantangan, seperti letak geografis yang sulit dijangkau, terbatasnya pembiayaan, serta kapasitas lokal dalam memelihara fasilitas kelistrikan dengan pemanfaatan energi terbarukan.

"Selain itu, indikator yang dipakai dalam menentukan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik juga perlu diperluas dan menggambarkan kualitas listrik yang diterima oleh rumah tangga atau desa yang dimaksud," ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah 'Bertekuk Lutut' pada Investor Asing, Indonesia Hanya Akan Jadi Pasar Kendaraan Listrik