Beri Pemahaman, Kepala Otorita IKN Berdiskusi dengan Tokoh Adat di Sepaku

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono secara khusus melakukan diskusi dengan empat tokoh adat Balik dan Paser guna memberikan pemahaman pentingnya mempertahankan kearifan lokal adat istiadat masyarakat di kawasan IKN di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)

Keempat tokoh adat tersebut, yakni Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Hasanudin; tokoh adat suku Balik Kelurahan Sepaku, Sibukdin; tokoh adat Paser Kelurahan Pemaluan, Jumbaen; dan Ketua Adat Paser Kelurahan Maridan, Sopian Noor. Hadir pula Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN, Alimuddin dan jajarannya.

“Pada prinsipnya warga adat Balik dan Paser di Sepaku adalah warga saya dan kepentingannya juga kepentingan saya. Jika warga tidak mau banjir, maka saya pun tidak ingin itu terjadi. Yang terpenting bisa tidak, kita tetap mempertahankan kearifan lokal, adat istiadat. Itu sekarang coba kita lakukan tentu butuh bantuan dari seluruh masyarakat adat,” ujar Bambang dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Baca Juga: Bahlil Berhasil Wujudkan Harapan Jokowi, IKN Disambut Baik Dukungan Investor dan Publik Luas

Menurutnya, wilayah IKN memiliki kekayaan adat istiadat dan tetap lestari. Untuk itu, pihaknya ingin memulai skema-skema pariwisata yang dilengkapi sejumlah fasilitas. Seperti homestay, rumah makan khas makanan tradisional lokal, serta kehidupan tradisi adat istiadat.

Bahkan, lanjutnya, para tokoh adat harus mulai bisa melayani dengan baik, jika ada tamu yang berkunjung ke tempatnya dan itu harus dilakukan benar-benar dalam satu program di Kedeputian Sosbudpemas OIKN jadi pihaknya akan coba kemas.

“Selain itu, ada kampung yang bagus memiliki sejumlah ada objek wisatanya, tetapi untuk mewujudkannya, harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan penangan banjir yang selama ini dikeluhkan warga khususnya di RT 01, RT 02, dan RT 03 Kelurahan Sepaku atau kerap disebut Logdam, juga menjadi perhatian pihaknya, tapi dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus.

Bambang mengatakan, telah melihat perencanaan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mereka berencana akan menyiapkan pompanisasi untuk mempercepat air banjir turun, membuat tanggul di sungai dan meninggikan badan jalan. Hal ini semua dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir.

“Saya tidak mau warga di situ, merasa terjebak dengan pikiran dipindahkan atau direlokasi. Jadi bukan itu keinginan kita,” tegasnya.

Ia ingin, bersama-sama para tokoh adat dan masyarakat membangun tempat itu. Ke depan jika memang ada solusi-solusi terbaik, sepertinya ada satu tempat yang jauh lebih bagus dari tempat warga sekarang dan ada adat istiadatnya bisa saja ditawarin kepada mereka.

“Namun, sekali lagi, warga jangan terjebak dalam persoalan-persoalan relokasi. Bahkan saya juga telah menyampaikan kepada Deputi Sosbudpemas agar pemukiman warga dipertahankan dan budaya lokal lebih ditonjolkan semaksimal mungkin, supaya budaya bapak juga muncul di publik tidak hanya menjadi obyek saja," pintanya.

Terkait dengan pembebasan lahan milik warga dirinya, jelas Bambang, pihaknya akan mencoba melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar cepat diselesaikan.

“Sampaikan kepada warga bapak-bapak bahwa mereka adalah warga saya, tentu saya bela mereka. Bahkan kesejahteraan warga adalah target kami, jangan sampai ada ibu kota, warga jadi tidak baik,” tukasnya.

Ketua Adat Balik Kelurahan Sepaku, Sibukdin mengungkapkan pertemuan semacam ini memang harapannya karena bisa berdialog secara langsung dengan Kepala Otorita IKN. Jadi jika memang nanti ada program, silakan sampaikan kepadanya tidak perlu harus mengundang banyak orang.

“Kami merasa senang dengan penyampaian bapak Kepala Otorita. Kita tentu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam hal ini Otorita IKN untuk membangun ibu kota di tempat kami,” katanya.

Deputi Sosbudpemas Otorita IKN, Alimuddin menyatakan memang ada keluhan sejumlah masyarakat adat dan LSM karena ada anggapan jika masyarakat adat Paser dan Balik mau diusir, tetapi pada kenyataan tidak ada.

“Namun, kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan perhatian kepada masyarakat adat, tetapi apa yang disampaikan itu tidak benar. Kami berupaya dengan porsi yang ada tetapi tetap berpikir bahwa keselamatan rakyat itu lebih utama. Bahkan kita telah mendesainkan guna memastikan keselamatan rakyat,” tegasnya.