Soal Program Solusi Nelayan, BPH Migas: Perlu Diselaraskan Agar Pembagiannya Optimal

Sementara itu, Bagus Rachman menjelaskan fokus dari program Solusi Nelayan adalah untuk mempermudah nelayan yang tergabung dalam anggota koperasi nelayan untuk mengakses solar subsidi di wilayah kampung nelayan, mengingat 60% biaya produksi dari nelayan bergantung pada BBM.

“Tujuan yang pertama, kami ditugaskan untuk memperhatikan adanya pemerataan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, dan yang kedua supaya income gap kita tidak terlalu jauh, harus mendekati angka nol,” ujarnya.

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kemenkop-UKM, Kementerian BUMN, dan KKP menargetkan terbangunnya 250 koperasi nelayan. Hingga saat ini, program Solusi Nelayan telah dicanangkan di tujuh lokasi percontohan dan telah berjalan sebanyak lima koperasi nelayan, yaitu Aceh Besar, Deliserdang, Indramayu, Pekalongan, dan Lombok Timur. Untuk Semarang dan Surabaya akan beroperasi pada akhir Oktober.

Turut hadir dalam rapat, di antaranya Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, dan perwakilan Kementerian BUMN.

Baca Juga: BPH Migas Tindak Tegas Penyalahgunaan BBM Subsidi