Soal Program Solusi Nelayan, BPH Migas: Perlu Diselaraskan Agar Pembagiannya Optimal

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyambut baik program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini terlihat saat Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Yapit Sapta Putra, dan Basuki Trikora Putra berdiskusi dengan Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Kemenkop-UKM Bagus Rachman di Gedung BPH Migas, Rabu (13/9/2023).

Dalam pertemuan tersebut Abdul Halim menyampaikan apresiasi atas program Solusi. Halim menjelaskan bahwa nelayan menjadi salah satu kelompok yang berhak menerima BBM subsidi dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Program BBM subsidi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang lain perlu diselaraskan dengan BPH Migas agar prediksi pembagian kuota BBM subsidi dapat tersalurkan dengan optimal,” kata Halim dikutip dalam keterangan pers, Jumat (15/9/2023).

Baca Juga: Bahaya! Janji Politik Gratiskan BBM untuk Rakyat Picu Berbagai Risiko 

Selaras dengan Halim, Yapit Sapta Putra menyambut baik adanya program Solusi, seraya menyampaikan bahwa BPH Migas membuka ruang untuk bekerja sama dengan Kemenkop-UKM untuk membantu nelayan memperoleh BBM subsidi.

Yapit mengimbau terkait pentingnya penempatan koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia secara tepat dan cermat agar semakin dioptimalkan sebagai bahan pertimbangan badan usaha untuk membangun SPBU Nelayan.

“Plotting area koperasi nelayan menjadi concern. Program Solusi ini juga diharapkan bisa bekerja sama dengan Bank Himbara sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyaf (KUR) agar investasi dan pelayanan SPBU untuk nelayan dapat terus berkembang dan berkelanjutan dengan adanya sinergi ini,” imbuhnya.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra turut mendukung program ini dan berharap program Solusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan sektor koperasi. 

“Tentu (Solusi) ini akan kita support, tetapi perlu kita perhatikan ke depan terkait dengan pemilihan lokasi dan kepemilikan tanah, serta permodalan untuk menunjang rencana pendirian SPBUN ini,” tutur pria yang akrab dipanggil Tiko ini.

Sementara itu, Bagus Rachman menjelaskan fokus dari program Solusi Nelayan adalah untuk mempermudah nelayan yang tergabung dalam anggota koperasi nelayan untuk mengakses solar subsidi di wilayah kampung nelayan, mengingat 60% biaya produksi dari nelayan bergantung pada BBM.

“Tujuan yang pertama, kami ditugaskan untuk memperhatikan adanya pemerataan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat, dan yang kedua supaya income gap kita tidak terlalu jauh, harus mendekati angka nol,” ujarnya.

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kemenkop-UKM, Kementerian BUMN, dan KKP menargetkan terbangunnya 250 koperasi nelayan. Hingga saat ini, program Solusi Nelayan telah dicanangkan di tujuh lokasi percontohan dan telah berjalan sebanyak lima koperasi nelayan, yaitu Aceh Besar, Deliserdang, Indramayu, Pekalongan, dan Lombok Timur. Untuk Semarang dan Surabaya akan beroperasi pada akhir Oktober.

Turut hadir dalam rapat, di antaranya Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, dan perwakilan Kementerian BUMN.

Baca Juga: BPH Migas Tindak Tegas Penyalahgunaan BBM Subsidi