GBKP Pekanbaru Antusias Ikuti Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Kemenkumham

"Kemudian pendekatan horizontal. Pendekatan ini kita memberikan pelatihan kemandirian, keterampilan seperti barista, pertukangan, membuat kue, membatik, menyulam, dan lainnya. Tujuannya agar mereka memiliki keterampilan sehingga ketika dia keluar dari Lapas/Rutan bisa dimanfaatkan agar lebih mandiri selama menjalani kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Selain penegakan hukum, lanjutnya, Kemenkumham juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. "Pelayanan hukum ada di bawah Direktorat Jenderal  Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal  Administrasi Hukum Umum. Berbicara tentang pelayanan hukum maka berkaitan dengan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Waduh, Ahli Hukum Ragukan Bukti Kerugian Negara Terkait Kasus BTS 4G

Di era Kemajuan teknologi ini, lanjutnya, pemerintah mendorong masyarakat untuk berubah karena pekerjaan ke depannya berkaitan dengan teknologi yang berhubungan dengan kekayaan intelektual. "Kekayaan intelektual ini ada banyak, yakni, Hak Cipta, Merek, Paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman," imbuhnya.

Namun, katanya, hak cipta paling banyak jenisnya bisa berkaitan dengan musik dan lagu, film dan lainnya. "Anak-anak sekarang sangat memungkinkan bisa membuat lagu kemudian diupload di Youtube, Instagram. Semakin banyak yang mendengar makin banyak dia dapat uang. Maka jika ada usaha dan hasil ciptaan segera daftar agar hak cipta mendapatkan perlindungan dari negara seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta itu meninggal," ungkapnya.

Sedangkan Direktorat Jenderal AHU, lanjut Fajar, berkaitan dengan pembentukan badan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas dan perkumpulan. Dalam hal ini badan hukum, seperti yayasan, perkumpulan, perseroan terbatas, prosesnya  melibatkan notaris dan biaya yang lebih tinggi.

Namun, pemerintah memberikan kemudahan untuk pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah mendirikan perusahaan perorangan tanpa harus melibatkan notaris, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan sektor usaha kecil. Ini adalah upaya yang baik untuk mendukung pengusaha kecil dan mempromosikan kewirausahaan. Terobosan semacam itu dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih luas.

Fajar Lase juga menyampaikan Layanan Pembentukan Hukum yang dinaungi oleh Dirjen Perundang-undangan yang berkewajiban melakukan  Harmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kota dan Provinsi melalui Perancang yang ditempatkan di Kantor wilayah Kemenkumham.

Disamping itu pembentukan hukum juga diampuh oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berwenang dalam pembentukan Naskah Akademis. BPHN juga memiliki program unggulan terkait layanan Organisasi Bantuan Hukum dan Paralegal.

Baca Juga: Sukses Kelola Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan JDIHN Award Terbaik 1 Tahun 2023

Dia juga menjelaskan, kewenangan Kemenkumham adalah mengurusi pelanggaran HAM yang bukan masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Tugas ini diemban oleh Direktorat Jenderal HAM.