IKN Tak Boleh 'Komandoi' Jakarta, AMIN Suarakan Tolak RUU DKJ

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Marco Kusumawijaya menyuarakan ajakan kepada masyarakat untuk menolak wacana kontroversial dari Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ia menilai penunjukkan gubernur oleh presiden merupakan sebuah perampasan hak hingga beresiko melambatkan pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakaat dari Jakarta.

Baca Juga: Tak Dijegal Pelanggaran, Pantun Anies-Cak Imin Aman!

"Itu menurut saya adalah persoalan yang berbahaya bagi Jakarta. Jakarta akan lambat pertumbuhannya karena nanti penjabatnya tidak akan merasa bertanggung jawab," kata Marco, dilansir pada Jumat (8/12).

Menurutnya, banyak sekali kekurangan jika Gubernur dipilih oleh Presiden yang nantinya bertempat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kalau nanti Jakarta butuh ini, butuh itu harus tanya dulu Presiden yang ada di IKN. Akan lambat dan tentu kita tidak akan mau. Makanya ayo kita tolak," tukasnya.

Marco mengatakan, meski dalam RUU DKJ menyebut Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dan kota global tetapi nyatanya lebih dari itu.

"Jakarta juga pusat kebudayaan. Kita direduksi hanya menjadi pusat ekonomi. Reduksi ini juga sekadar mengatakan apa yang sudah menjadi kenyataan. Yang paling bahaya adalah terjadi kelambatan dalam segala macam urusan dan konflik-konflik yang tidak berkesudahan," imbuhnya.

"Pemerintah yang ditunjuk tidak akan berwibawa pada rakyat dan tidak akan ada dinamika jika tidak ada perdebatan. Tak ada inovasi, perkembangan gagasan padahal kita sudah terbiasa (dengan perdebatan)," lanjutnya.

Menurutnya, perdebatan itu yang membuat Jakarta dapat berkembang pesat karena mendapat masukan dari berbagai sisi jika diambil sisi baiknya.

Baca Juga: Timnas AMIN Yakin Anies-Muhaimin Siap Ikut Debat Bahasa Inggris: Bahkan Bahasa Arab Siap

"Jadi dengan (Presiden) menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur itu seperti meniadakan kemampuan kita sendiri," pungkasnya.