PDIP Tak Mau Stop Program Bansos Saat Pilpres 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan program bantuan sosial (bansos) akan tetap berjalan dan bebas politisasi di Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab negara untuk masyarakatnnya, oleh karenanya hal tersebut sebaik-baiknya tak diusik oleh tangan politikus di Indonesia.

Baca Juga: Ungkit Penggiringan Wacana Satu Putaran, PDIP: Jangan Sampai Oknum Aparat Dipakai...

"Seluruh perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga dikatakannya, memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Salah satunya diwujudkan dengan janji menghadirkan program dari KTP Sakti.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.

Sementara Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Aria Bima menambahkan bahwa partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.

Baca Juga: PDIP-AMIN Menjalin Komunikasi, Ungkit Soal Kasus di Boyolali

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.