Jangan Hanya Ributkan Harga Nikel, Dampak Kegiatan Produksi Juga Harus Jadi Perhatian

Warta Ekonomi, Jakarta -

Persilangan pendapat antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dengan Co-Captain Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong mengenai dampak terhadap turunya harga komoditas nikel dunia yang berpotensi menutup tambang di Indonesia.

Peneliti Ekonomi Lokataru Foundation, Daffa Batubara menilai, perdebatan mengenai anjloknya harga nikel dunia memang penting, namun bahasan itu cenderung hanya berputar pada kepentingan pengusaha atau investor.

Dimana, jika melihat dari sisi masyakarat sekitar dan pekerja, masalah hilirisasi nikel sedari awal sudah muncul. 

"Harusnya yang menjadi perdebatan bukan hanya soal harga nikel, namun juga dampak dan kondisi dari kegiatan produksi," ujar Daffa saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (13/2/2024).

Baca Juga: Turunnya Harga Nikel Buat Luhut dan Tom Lembong Memanas

Daffa mencontohkan pada Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah produksi atau hilirisasi nikel. Berdasarkan data BPS Maret 2023, wilayah tersebut masih masuk ke dalam 10 provinsi dengan ketimpangan yang besar di Indonesia.

Kemudian persentase kemiskinan di Maret 2023 pun semakin melonjak. Dari tahun 2022 yang angkanya sebesar 11,17 persen, tahun 2023 naik menjadi 11,43 persen.

"Angka-angka tersebut bisa kita bilang menjadi potret muram hilirisasi nikel yang selama ini diglorifikasi. Idealnya, hilirisasi harus mampu menurunkan angka kemiskinan. Tapi dari data BPS itu ternyata tidak," ujarnya.

Bukan hanya itu, masalah K3 dan lingkungan hidup yang terkesan acak-acakan. Kemudian aroma konflik kepentingan penguasaan juga ada disana.

"Jauh sebelum Timnas Amin tampil membahas, hilirisasi nikel sudah menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat sipil. Meski demikian, forum debat terbuka memang sudah selayaknya digelar," ungkapnya.