Setujui 14 PSN Baru, Pemerintah Genjot Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengembangan Wilayah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi penyediaan infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, hingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur yakni prioritisasi program/proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Program yang telah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini merupakan proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

Baca Juga: Energi Hijau Naik, Optimisme Menyertai Proyeksi Sawit

“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri para Menteri, disetujui 14 usulan PSN baru. Keseluruhan PSN baru yang disetujui pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN serta ditujukan untuk mendukung percepatan hilirisasi, konektivitas, pemerataan ekonomi nasional dan daerah, hingga penciptaan lapangan kerja. 

Pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Mencakup pengembangan di berbagai sektor, 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.

Baca Juga: Dirjen Migas Sebut Temukan Lapangan Baru untuk Kejar Produksi Satu Juta Barel Minyak

Salah satu PSN baru yang dikembangkan pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 Ha dinamakan "Tropical Coastland" serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan.

Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Kawasan PIK 2 nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada tahun 2023 lalu.

Selain itu, PSN baru yang akan dikembangkan pemerintah yakni Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai yang diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun. Proyek ini didukung oleh Menteri Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kawasan BSD City.

Baca Juga: Laba Usaha Pengembang BSD City (BSDE) Anjlok 21,45% pada 2023, Ternyata Ini Pemicunya!

Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai tidak dilakukan pada keseluruhan Kawasan BSD, tetapi hanya untuk kawasan dengan luasan sekitar 59,6 Ha. Proyek ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut untuk mendukung program pengembangan kualitas pendidikan dan kualitas penanganan kesehatan (medis) secara nasional.

Kawasan tersebut nantinya juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan Pendidikan, Riset Kesehatan, Ekonomi Digital, Pengembangan Teknologi, Layanan Kesehatan, dan Biomedical. Proyek ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung dengan estimasi Penghematan Devisa sebesar Rp10,1 triliun dan Perolehan Devisa sebesar Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan Kesehatan dan Biomedical.