Pastikan Kebermanfaatan bagi Masyarakat, Senator DPD RI Dorong Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Proyek Strategis Nasional

Institute For Youth Economic and Political Studies menggelar diskusi ekonomi bertajuk "Investasi adalah Koentji, Realistiskah Pertumbuhan 8%?" di Cikini, Rabu (19/02/2025). Diskusi ini menghadirkan Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid dan Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi.

Dalam diskusi tersebut, salah seorang peserta menanyakan mengenai investasi pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dikelola Agung Sedayu Group dengan nilai proyek Rp50 triliun. Selain itu, peserta juga menyinggung dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

"Soal investasi, PIK Agung Sedayu Group memberikan penghasilan yang besar untuk negara, namun kita tahu mengalami beberapa persoalan hukum," ujar peserta diskusi.

Menanggapi hal itu, Senator DPD RI Mirah Midadan Fahmid menilai proyek tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Menurutnya, terdapat perbedaan antara proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan yang bukan.

"Kalau di PIK 2 ini menjadi satu hal yang menarik, karena dari PIK 2 merasa, ya kami lihat diskursusnya di media, terakhir juga DPD sempat ke sana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non-PSN dengan yang PSN-nya itu ternyata hal yang berbeda," ujar Mirah.

Baca Juga: Ecowisata Tropical Coastland di Banten Jadi Prioritas Evaluasi PSN

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi PSN PIK 2 dan kawasan non-PSN, terutama setelah mencuatnya kasus Pagar Laut Tangerang. 

"DPD sempat ke sana untuk mengkroscek bahwa sebenarnya antara PIK 2 yang non-PSN dengan yang PSN-nya itu, yang di-PSN-kan itu ternyata hal yang berbeda. Akhirnya menjadi heboh kembali perkara Pagar Laut itu ya, tiba-tiba ada temuan pagar laut yang ternyata itu di daerah yang sama, di lokasi yang sama," tambahnya.

Mirah mendorong pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan proyek-proyek tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak terbengkalai.

"Terkait PSN itu, bagaimana dampak ketika PSN itu diberhentikan tiba-tiba. Ini saya rasa memang kita butuh evaluasi dari semua titik-titik PSN yang sudah dibuka, apakah ada yang harus dilanjutkan atau dialokasikan ke tempat yang lain, atau mungkin di sektor apanya yang harus dikembangkan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk memberikan waktu kepada pemerintah dalam mengevaluasi proyek-proyek PSN yang bermasalah atau mangkrak.

Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, Optimalisasi Anggaran hingga Dukungan untuk Evaluasi PSN

"Tolong masyarakat beri waktu ke pemerintah, apakah betul barang ini bisa beri suatu efektivitas dan dampak. Karena dampaknya itu nggak bisa dihitung pas hari pertama jadi, nanti kita lihat. Makanya penting evaluasi, bisa kita lakukan per tiga bulan, nanti kelihatan dari enam bulan sampai 12 bulan, apakah proyek tersebut masuk kategori mangkrak atau memang masih dalam proses pengerjaan," jelasnya.

Mirah menegaskan bahwa kelanjutan proyek PSN akan sangat bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. "Kalau lanjut atau tidak tergantung hasil evaluasinya, apa yang mau dicapai output-nya seperti apa. Kalau memang hasil evaluasinya tidak memungkinkan, akan ada kebijakan yang akan diambil oleh para eksekutor," pungkasnya.