Diduga Terlibat Korupsi di Kalimantan Timur, Front Kaltim Menggugat Minta KPK untuk Memeriksa Klan Politik BM

Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (2/8/2024). Aksi ini dilakukan untuk meminta KPK agar segera memeriksa dan menyelidiki bani atau keluarga Mas'ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak, khususnya KPK, agar tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud (BM) lantaran diduga terlibat kasus korupsi. Hal ini demi keadilan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad di acara aksi tersebut.

Front Kaltim Menggugat, kata Fad, menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kalimantan Timur. Mereka berpandangan bahwa kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga bakal menghambat kemajuan Provinsi Kalimantan Timur, meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara. 

"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penelusuran Front Kaltim Menggugat, ditemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur. Padahal, memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap Fad.

Fad mencontohkan, salah satu keluarga Mas'ud yaitu Rudi Mas'ud, kini merupakan Anggota DPR RI dan bakal dicalonkan menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Sementara itu, kakaknya yang bernama Hasanudin Mas'ud kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Pada saat yang bersamaan, kata Fad, dua saudaranya yakni Rahmad Mas'ud dan Abdul Ghofur Mas'ud menjabat sebagai Walikota Balikpapan dan Bupati Penajam Paser Utara. Perlu diketahui, Abdul Ghofur Mas'ud telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan hingga kini terus diadili untuk kasus lain.

Lebih lanjut, Fad menjelaskan bahwa Bani Mas'ud juga diperkuat oleh Hasanudin Mas'ud yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Hasanudin disebut mengkudeta H. Makmur HAPK, sosok yang kini menjadi kader Gerindra, dari jabatannya sebagai ketua DPRD Kaltim.

Baca Juga: Warga Indonesia Banyak yang Normalisasi Korupsi

Sosok Hasanudin juga dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi di Bank Kaltimtara dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp240 miliar. Belum cukup sampai di situ, Fad juga menyebut bahwa HM sedang berperkara dengan aparat hukum atas dugaan kasus cek kosong. 

"Rahmad Mas'ud yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan juga tidak luput dikaitkan dengan kasus hukum. Saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus Kepala Satker BPJPN Kaltim, yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh KPK. Berbekal keterangan para saksi dan petunjuk awal, mengarah pada keterlibatan RM," ungkap Fad.

Front Kaltim Menggugat, kata Fad, mensinyalir sosok Rudi Mas'ud yang saat ini menjabat DPR RI dan calon Gubernur Kaltim diduga menjadi pengendali dari klan Bani Mas'ud dalam kancah politik di Kaltim termasuk diduga mem-backup beberapa persoalan yang dihadapi oleh sejumlah saudaranya tersebut. 

"RM juga dikaitkan dengan kasus terbakarnya kapal tanker milik PT BPG yang dimilikinya pada 2021 lalu yang hingga saat ini masih menunggu hasil investigasi," ungkap dia.

"Untuk itu Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum," pungkas Fad.