Diduga Terlibat Korupsi, Front Kaltim Menggugat Minta KPK Segera Mengusut Klan Politik BM

Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (7/8/2024). Mereka menuntut KPK untuk memeriksa dan menyelidiki keluarga atau Bani Mas'ud yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Klan Bani Mas'ud demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat, Radit Ompus, dalam orasinya.

Radit menjelaskan bahwa Front Kaltim Menggugat menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kalimantan Timur. Mereka berpandangan bahwa kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga dapat menghambat kemajuan provinsi Kaltim, meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara.

"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penelusuran Front Kaltim Menggugat, ditemukan adanya satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap Radit.

Radit mencontohkan Klan Mas'ud, di mana Rudi Mas'ud merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) dan bakal calon Gubernur Kaltim. Sementara kakaknya, Hasanudin Mas'ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Pada saat yang bersamaan, dua saudaranya juga menjabat sebagai kepala daerah, yaitu Rahmad Mas'ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Ghofur Mas'ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya.

Lebih lanjut, Radit menjelaskan bahwa Hasanudin Mas'ud, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan kerugian negara mencapai Rp240 miliar di Bank Kaltimtara dan kasus cek kosong. Hasanudin juga dikabarkan melakukan kudeta terhadap H. Makmur HAPK, mantan Ketua DPRD Kaltim yang kini menjadi kader Gerindra.

Baca Juga: KPK Terus Cari Harun Masiku, Kini Periksa Eks PDIP

"Sementara itu, Rahmad Mas'ud, yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan, juga dikaitkan dengan kasus hukum. Saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus Kepala Satker BPJPN Kaltim," tambah Radit.

Front Kaltim Menggugat juga mensinyalir bahwa Rudi Mas'ud, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR pusat dan calon gubernur Kaltim, diduga menjadi pengendali dari Klan Bani Mas'ud dalam kancah politik di Kaltim, termasuk diduga mem-backup beberapa persoalan yang dihadapi oleh sejumlah saudaranya.

"Rudi Mas'ud juga dikaitkan dengan kasus terbakarnya kapal tanker milik PT BPG yang dimilikinya pada 2021 lalu yang hingga saat ini masih menunggu hasil investigasi," ungkap Radit.

Untuk itu, Front Kaltim Menggugat menilai bahwa dinasti politik di Kaltim perlu dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum, sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum.

"Pemerintah dan KPK harus tegas dalam menindak kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kalimantan Timur demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang lebih baik," pungkas Radit.