NEPIO Akan Dipimpin Presiden, Indonesia Bakal Siap Olah Nuklir

Pemerintah Indonesia berencana memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari bauran energi nasional di dalam Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) kedepan. Direncanakan on-grid di tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 mega watt (MW).

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi dalam agenda Media Gathering di Dirjen EBTKE, Jakarta, Senin (09/09/2024). 

Baca Juga: Indonesia Bakal Punya Nuklir, Ini Bocoran Lokasinya!

Lokasi tapak pembangkit ini masih dalam pembahasan, sementara Pemerintah terus menggenjot persiapan melalui pembentukan organisasi NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementing Organization), sebuah badan yang bertugas mengawasi implementasi energi nuklir di Indonesia.

“Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA di Vienna (Austria), bahwa kita akan membentuk NEPIO. NEPIO ini organisasi nuklir untuk implementasi, bersifat non-binding, non-structure ya karena bersifat organisasi. Tapi ini melakukan pengawasan terhadap implementasi nuklirnya,” ujar Eniya.

NEPIO nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden dengan Kementerian ESDM sebagai ketua hariannya, dan diharapkan dapat terbentuk dalam waktu dekat setelah komitmen di forum IAEA (International Atomic Energy Agency) di Vienna, Austria.

”Negara yang akan mengimplementasikan nuklir sebagai pembangkit listriknya itu wajib memiliki NEPIO? Tidak. Tidak wajib memiliki NEPIO. Tetapi NEPIO ini organisasi yang dibutuhkan di kita, Karena bisa mengikat Presiden,karena pembangunannya pasti akan makan jangka waktu tidak satu periode kabinet, tidak tapi dua periode ya at least baru masuk on-grid itu 2032 jadi masih 9 tahun kedepan,” tandas Eniya.

Baca Juga: Menteri ESDM Sebut Belum Ada Kandidat Pengembang untuk Nuklir Hingga Saat Ini

Di lokasi yang sama Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Harris Yahya ikut menambahkan, dibentuknya NEPIO karena Indonesia masih dalam tahap awal dalam pengembangan teknologi nuklir.

“kita kan belum ada pengalaman nih untuk bisa membuat nuklir mulai dari penetapan awal sampai kepada itu menjadi listrik gitu ya. Jadi memang masih butuh satu organisasi yang melakukan pengawalan itu ya secara terintegrasi,” tutur Haris.

Saat ini, kata Harris dari 19 persyaratan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan energi nuklir, Indonesia telah memenuhi 16. Tiga persyaratan yang belum terpenuhi, salah satu yang paling mendasar yakni komitmen nasional. 

Baca Juga: Indonesia Lirik Tenaga Nuklir untuk Terangi Wilayah 3T

“Nah dari tiga itu satu yang paling utama, yaitu yang tadi, komitmen nasional untuk nuklir, itu yang buat nuklir, itu yang sangat penting,” tambah Haris.

Terkait dengan sumber daya uranium yang dibutuhkan untuk PLTN, pemerintah masih merencanakan impor uranium di tahap awal. Namun, Haris menegaskan bahwa Indonesia sedang berupaya untuk mengembangkan produksi uranium sendiri dalam jangka panjang.

Selain itu, Haris juga menyoroti masalah limbah nuklir. “Nah itu limbah nuklir kan sekarang banyak provider teknologi yang sudah juga mempaketkan sama itu. Termasuk limbahnya, itu nanti dibalikin ke sana. Sudah ada menaruhkan itu,Bukan di Indonesia ditaruhnya," jelasnya. 

Baca Juga: Indonesia Bakal Punya Nuklir dari Rusia? Prabowo Bahas Ketahanan Energi dengan Putin

Dengan adanya dukungan NEPIO dan komitmen nasional, Indonesia berharap dapat mencapai target operasional PLTN pada 2032, sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.