Optimalkan Tata Kelola, Kolaborasi Menjadi Kunci Majukan Sawit Indonesia

Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) menegaskan bahwa perlu kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di daerah transmigrasi.

Wakil Ketua GPPI, Dedi Junaedi, menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan serta lapangan pekerjaan di banyak wilayah dan merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batubara.

Baca Juga: TEA: Limbah Sawit Bisa Menjadi Pendongkrak Ekonomi Indonesia

Akan tetapi, di balik potensi ekonominya, industri sawit justru menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal produktivitas, legalitas, serta ketahanan energi.

"Salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sarana budidaya yang berkelanjutan," katanya dalam FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 16, bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan”, dikutip Warta Ekonomi, Senin (4/11/2024).

Menurut dia, hal yang mempengaruhi hasil panen salah satunya adalah kualitas bibit yang unggul. Namun, dia menilai bahwa banyak petani yang menggunakan bibit oplosan atau kurang berkualitas.

Maka dari itu, dia menyebut perlu investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi beban bagi para petani sawit terutama jika benih yang ditanam tidak produktif.

Di sisi lain, para petani swadaya sendiri menghadapi tantangan lain berupa sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO sebagai standar untuk memasuki pasar ekspor dan menjamin harga jual yang lebih baik. Hal lain yang menjadi ganjalan untuk petani swadaya yakni memenuhi standar sertifikasi tersebut khususnya lantaran pendanaan.

"Saat ini pendampingan dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan membekali petani dengan pengetahuan serta praktik budidaya terbaik," ucap Dedi.

Untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit, imbuhnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Melalui upaya tersebut, juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit sehingga menjadikan kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing global.

Baca Juga: Nusron: Masalah Perusahaan Sawit Tanpa HGU Rampung Desember Mendatang

Dalam kesempatan yang sama, Marselinus Andry dari Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menjelaskan pentingnya penguatan legalitas dan kelembagaan untuk mendukung petani sawit skala kecil.