BPDPKS Tegaskan Pola Kemitraan Bisa Jadi Solusi Masalah Petani Swadaya

Terkait sertifikasi berkelanjutan, Kabul menyebut bahwa diperlukan harmonisasi regulasi serta sinergi antar kementerian/lembaga terkait, seluruh pemangku kepentingan, maupun pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ISPO bisa mencapai hasil yang diharapkan, dan produktivitas sawit pun meningkat. 

“Pada perspektif regulasi, saat ini ketika perusahaan mengajukan perpanjangan perijinan hak guna usaha (HGU), salah satu persyaratan nya adalah adanya program kemitraan antara perusahaan dengan petani swadaya minimal sebesar 20% dari total luasan kebun yang dikelola, sehingga diharapkan kerjasama kemitraan ini dapat meningkatkan produktivitas kebun swadaya,” jelas Kabul.

Bantuan Subsidi untuk Petani dan Skema Kemitraan

Lebih lanjut, terkait dengan bantuan atau subsidi pemerintah terhadap kesejahteraan petani sawit di Indonesia, Kabul menegaskan jika bantuan pemerintah yang disalurkan melalui BPDPKS telah dijalankan dalam bentuk beberapa program di sektor hulu. Misalnya peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana hingga program pengembangan sumber daya manusia dalam ekosistem sawit.

Maka dari itu dia menegaskan bahwa salah satu jalur bagi petani untuk dapat lebih mudah dalam memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah tersebut adalah dengan skema kemitraan.

Baca Juga: Ancaman 'Silent Killer' di Kebun Sawit

“Saat ini industri sawit di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petaninya. Dalam perspektif ekonomi daerah, Industri sawit berkontribusi positif pada pertumbuhan perekonomian daerah,” tutur Kabul.