Aktivis Lingkungan Kritik Pidato Presiden, Sebut Ekspansi Sawit Ancam Lingkungan

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, mengkritik pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ekspansi lahan sawit dan pembukaan hutan alam.

Pidato yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2025-2029 tersebut dinilai tidak berempati dan membahayakan lingkungan.

Berdasarkan studi dari pihaknya, Andi mengungkapkan bahwa kapasitas maksimal atau cap untuk perkebunan sawit di Indonesia hanya mencapai 18,15 juta hektare. Sementara itu, selama dua dekade terakhir ini industri sawit di Indonesia dinilai terlalu ekspansif.

“Apabila dibiarkan tanpa pengendalian, potensi kerugian jangka panjang secara ekonomi dan ekologi akan sangat besar,” kata Andi dalam keterangannya di media, dikutip Kamis (2/1/2024).

Kendati berdasarkan data dari Mapbiomas tercatat adanya penurunan deforestasi akibat kebun sawit di tahun 2018 hingga 2021, namun Andi menegaskan jika angka tersebut naik pada tahun 2022.

Baca Juga: Ini Langkah Shell Indonesia untuk Perkuat Industri Sawit

Sehingga, menurut dia langkah yang bijak yakni melakukan intensifikasi kebun sawit yang ada. Alih-alih ekspansi lahan baru yang merusak hutan alam.

Tak hanya itu, dirinya juga turut menyoroti pemahaman Prabowo Subianto selaku presiden terkait deforestasi yang dianggap terlalu sederhana. Pasalnya, deforestasi menurut dia bukanlah sebatas penggundulan hutan saja, melainkan hilangnya lanskap hutan lingdung yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan ekosistem di dalamnya.

“Misalnya hutan hujan tropis, dapat menyerap hingga 7,6 juta ton karbon per tahun atau setara dengan 15% emisi tahunan manusia,” ucap Andi.

Maka dari itu dia menegaskan bahwa hutan alam tidak bisa disamakan dengan kebun kelapa sawit monokultur saja. Hal ini dikarenakan perkebunan monokultur tidak hanya mengurangi kemampuan penyerapan karbon, melainkan juga menyedot unsur hara tanah sehingga sulit dilakukan reboisasi menjadi hutan alam.

Baca Juga: Solidaritas Industri Sawit, Papua Nugini Resmi Jadi Bagian CPOPC

Pernyataan presiden yang mendorong ekspansi lahan sawit besar-besaran menurut Andi juga bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia dan langkah pengendalian deforestasi yang telah dilakukan.

“Kelapa sawit yang ditanam di atas tanah bekas hutan alam tidak dapat menggantikan fungsi hutan tersebut. perbedaannya sangat mendasar dan seharusnya presiden memahami hal tersebut,” tutur dia.

Maka dari itu, pihaknya mendesak agar pemerintah tetap fokus pada pengelolaan lahan sawit yang ada. Hal itu bisa dilakukan melalui intensifikasi dan teknologi ramah lingkungan, alih-alih membuka lahan baru yang merusak hutan.