
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menerapkan kebijakan anyar terkait proses perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.
Nusron Wahid, selaku Menteri ATR/BPN dalam keterangannya mengungkapkan bahwa perusahaan perkebunan wajib mengalokasikan sebanyak 30% dari total luas areal kebunnya untuk lahan plasma bagi masyarakat ketika akan memperbarui HGU.
Baca Juga: Hilirisasi Sawit Makin Kuat Lewat Kehadiran Pabrik CPO di Pelabuhan Kijing
Adapun kebijakan sebelumnya yakni lahan plasma hanya ditentukan sebesar 20%. Menurut Nusron, peningkatan menjadi 30% ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat dalam industri kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani plasma.
Kendati demikian dia tidak menampik bahwa akan ada pengusaha pemegang HGU yang tidak menyukai aturan anyar tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penguasaan lahan skala besar oleh segelintir perusahaan saja.
“Saat ini, sekitar 16 juta hektare lahan dikuasai oleh 2.869 perusahaan. Jika tidak ada perubahan, maka ketimpangan ini akan terus terjadi. Kami ingin lebih banyak petani yang menikmati manfaat dari pengelolaan lahan ini,” ucap Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (30/1/2025).
Pihaknya pun berharap jika langkah ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam sektor perkebunan.
Di sisi lain, dirinya juga mengaku berkomitmen untuk menertibkan perusahaan yang belum mengantongi HGU kendati telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Nusron menilai jika langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Ini adalah langkah besar menuju keadilan agraria,” tegas Nusron
Baca Juga: RI-Malaysia Perkuat Kerja Sama Atasi Hambatan Ekspor Sawit
Pihaknya pun berharap kebijakan anyar ini bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan agar semakin meningkat. Sehingga, industri kelapa sawit dapat berkembang lebih berkelanjutan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement