Pendanaan Makan Bergizi Gratis Dikritik! CELIOS Nilai Kemiskinan Bisa Makin Parah

Direktur Kebijakan Publik Central of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritisi dua opsi pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan pemerintah. 

Kedua opsi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengurangan kemiskinan dan stabilitas ekonomi nasional.

Wahyudi menyoroti risiko pemangkasan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk MBG yang dapat mengganggu sektor vital seperti pendidikan, pertanian, perikanan, dan kesehatan.

"Jika anggaran ini dipotong dan dialihkan ke MBG, kemampuan kita dalam mengurangi kemiskinan bisa melemah," ujarnya, dalam diskusi publik bertajuk "Pak Presiden, Kami Punya Ide Lain!: Pemangkasan Anggaran Untuk Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat”, Jakarta, Senin (10/2/2025). 

Baca Juga: Presiden Prabowo Targetkan Seluruh Anak Indonesia Dapat MBG di Akhir 2025

Adapun opsi kedua yakni mengalokasikan Rp100 triliun untuk MBG sementara sisanya tetap digunakan untuk sektor lain juga dianggap kurang efektif. Wahyudi pun menyoroti risiko alokasi yang tidak tepat sasaran yang mana bantuan MBG bisa saja tidak benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Maka dari itu, sebagai solusi, pihaknya mengusulkan adanya opsi ketiga, yakni pendekatan berbasis target (targeted approach), yang memastikan bantuan hanya diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak dengan malnutrisi, ibu hamil, serta keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Dengan skema ini, kata Wahyudi, sisa anggaran bisa dialokasikan secara lebih produktif untuk program perlindungan sosial (perlinsos).

Baca Juga: Pemangkasan Anggaran Demi Makan Bergizi Gratis, Efektif atau Inefisiensi?

Tak hanya itu, dirinya juga mengkritik pemangkasan anggaran beberapa instansi secara besar-besaran, salah satunya adalah BMKG yang dinilai berpotensi melemahkan sistem pemantauan cuaca. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh petani dan nelayan yang bergantung pada data iklim untuk keberlangsungan usaha mereka. 

"Jika BMKG kesulitan memantau cuaca, swasembada pangan yang dicanangkan Prabowo Subianto bisa terhambat," bebernya.

Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar kebijakan fiskal tetap produktif dan efektif dalam membantu masyarakat miskin. 

"Salah pangkas anggaran justru bisa menjadi masalah baru," pungkasnya.