Resmi! Pemerintah Hentikan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit, Bagaimana Nasib Selanjutnya?

Pemerintah secara resmi menghentikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah penghasil sawit.

Adapun keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari perubahan dalam struktur pengelolaan dana perkebunan, seiring dengan peran anyar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang kini tidak lagi menangani DBH sawit.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.7/2024. Beleid tersebut juga mencakup penghentian DBH Sumber Daya Alam Kehutanan serta DBH Cukai Hasil Tembakau untuk Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga: Kebijakan Sawit Prabowo Disorot: Hilirisasi Terganjal Regulasi, Investor Butuh Kepastian

Alhasil, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah yang bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat mereka. Pasalnya, dengan mandegnya penyaluran dana tersebut, beberapa program daerah berisiko tertunda atau bahkan terhenti.

Baca Juga: Wamentan Singgung Pemulihan Ekosistem Industri Kelapa Sawit di ICOPE 2025

Kendati dalam beleid tersebut pemerintah meyakinkan penghentiannya bersifat sementara sembari menunggu penyusunan regulasi baru yang bakal mengatur mekanisme distribusi dana secara lebih efektif dan transparan, namun otoritas saat ini masih menggodok ulang kajian dan langkah terbaik agar dana tersebut masih bisa tersalurkan ke daerah dengan sistem yang lebih berkeadilan.

Berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri sawit, berharap agar regulasi baru segera diterbitkan guna memastikan kelangsungan pembangunan di wilayah penghasil sawit. 

Kejelasan mengenai skema pembagian dana ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit.