Indonesia Tegaskan Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya penertiban kawasan hutan yang selama ini mengalami banyak pelanggaran khsuusnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menyebut jika pemerintah menargetkan penetapan kawasan hutan seluas 125,7 juta hektare sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola hutan.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut diambil demi memastikan praktik keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menghindari deforestasi yang tidak terkendali.

Baca Juga: WWF Ungkap Strategi Jangka Benah Efektif Atasi Keterlanjuran Sawit di Kawasan Hutan

Baca Juga: Guna Capai Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Hutan, Menteri Kehutanan Lakukan Ini

Dirinya turut menyoroti pentingnya penegakan aturan terhadap perusahaan yang masih melanggar batas kawasan hutan.

Menurut dia, tindakan tegas wajib dilakukan agar tidak mengganggu kedaulatan ekonomi nasional serta ekosistem hutan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di sekitar.

"Kawasan hutan yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi industri, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memastikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan," ujar Sjafrie dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Dia mengungkapkan jika langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pegiat lingkungan yang menilai bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang lebih ketat akan memberi dampak positif bagi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang kerap dikaitkan dengan isu deforestasi.

Baca Juga: Kelapa Sawit Menjadi Bagian dari Konservasi Tanah dan Air

Baca Juga: Kelapa Sawit Bukan Komoditas yang Rakus Air!

Dia berharap, dengan semakin tegasnya kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.