Bapanas Dorong Pemda Atasi Susut dan Sisa Pangan, Percepat Regulasi Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk lebih aktif dalam menangani masalah susut dan sisa pangan (SSP). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis menegaskan bahwa keberhasilan dalam menangani food loss and waste (FLW) memerlukan kolaborasi lintas sektor.

"Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, distributor, ritel, hotel, restoran, katering, hingga konsumen akhir harus aktif dalam upaya pencegahan dan pengurangan susut serta sisa pangan,” ujar Nita dalam Forum Group Discussion (FGD) Keselamatan Pangan yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Bapanas Pastikan Stok Pangan Aman dan Terjangkau Jelang Ramadan

Bapanas, dalam upaya pengelolaan SSP, menerapkan pendekatan piramida penyelamatan pangan yang mana prioritas utamanya adalah pencegahan dan pengurangan. Disusul dengan redistribusi makanan surplus yang layak konsumsi melalui bank pangan atau organisasi penyelamatan pangan.

Tak hanya itu, Bapanas juga mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang SSP sebagai langkah strategis untuk mengatasi tingginya pemborosan pangan di Indonesia. Diharapkan adanya regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam mengelola dan mengurangi food waste secara efektif.

Baca Juga: Bapanas Tekankan Keseimbangan Harga Pangan Penting untuk Petani dan Konsumen

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Nita menilai jika Kota Bogor mempunyai potensi besar dalam pengelolaan SSP. Pasalnya, keberadaan industri perhotelan, rumah makan, kafe, serta pasar tradisional di kota tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari solusi dalam pencegahan serta pemanfaatan sisa pangan.

"Pemerintah Kota Bogor memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini. Jika semua pihak bergandengan tangan, upaya mencapai green economy atau ekonomi hijau akan lebih mudah diwujudkan," kata Nita.