Ormas Ancam Pengusaha Sawit! Pabrik Disegel, Investasi Terancam

Tekanan terhadap pengusaha kelapa sawit menjelang Idulfitri semakin meningkat. Bukan hanya karena lonjakan permintaan pasar, tetapi juga akibat aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Mereka diduga meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa, bahkan nekat menyegel pabrik sawit serta menjarah hasil panen di perkebunan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, mengungkapkan bahwa aksi premanisme ini semakin merajalela, terutama di wilayah penghasil sawit strategis seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau.

"Masyarakat sekitar dan ormas-ormas mulai menjarah sawit. Ini sudah keterlaluan," tegas Sahat dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).'

Baca Juga: Pemerintah Tindak Tegas Premanisme, APINDO Jabar: Investor Jangan Ragu Masuk Jawa Barat

Ia geram dengan tindakan tersebut dan meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera bersikap tegas.

"Jangan sampai hal seperti ini terus berulang dan membuat pelaku industri resah. Pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan yang melarang perusahaan melayani permintaan sumbangan yang meresahkan dunia usaha," ujarnya.'

Baca Juga: Airlangga Tegaskan Segera Urus Hambatan Investasi dari Oknum LSM

Selain merugikan pengusaha, Sahat menyoroti dampak buruk premanisme ini terhadap iklim investasi. Banyak investor asing semakin enggan menanam modal di sektor kelapa sawit Indonesia karena lemahnya penegakan hukum terhadap faktor non-operasional seperti ini.

"Para gubernur tidak pernah berpikir kritis soal ini. Banyak pengusaha di Sumatera dan Kalimantan merasa tidak aman akibat tekanan dari ormas dan oknum aparat yang sering memeras mereka," ungkapnya.

Baca Juga: Kontribusi Hilirisasi Sawit Melalui Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi bagi Negara-negara Dunia

Baca Juga: Perkebunan Sawit Merupakan Lokomotif Ekonomi yang Inklusif

Sahat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tetapi juga perekonomian nasional yang bergantung pada sektor kelapa sawit sebagai penyumbang devisa utama.

"Jangan buat para investor tersebut jadi insecure dengan premanisme," pungkasnya.