Pembangunan Infrastruktur Nasional Bukan Sekadar Membangun Fisik

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan infrastruktur nasional bukan sekadar membangun fisik.

Dirinya menekankan dalam setiap proyek infrastruktur harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ini disampaikannya  saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pemerintah Transformasi Besar Layanan Publik di Sektor Transportasi Udara

“Infrastruktur bukan untuk infrastruktur semata. Membangun bukan hanya sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan harus selalu ditanyakan apa dampak dari sebuah infrastruktur,” tegas Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Selasa (29/7).

Menurutnya, paradigma pembangunan nasional perlu bergeser dari sekadar menyelesaikan proyek infrastruktur menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Pembangunan, lanjut Menko AHY, tidak lagi cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan secara merata, dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari,” ujar Menko AHY.

Dalam forum yang dihadiri jajaran BPK, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya integrated planning atau perencanaan terpadu sebagai kunci efektivitas pembangunan. Ia menilai, inefisiensi sering kali muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena lemahnya desain dan koordinasi kebijakan. Menurutnya, pembangunan yang tidak dirancang secara holistik berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara dan melahirkan infrastruktur yang tidak berdampak.

“Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi. Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu,” paparnya.

Menko AHY mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur besar seperti bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meskipun secara fisik rampung dan tampak megah, belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, kerap terjadi karena perencanaan yang tidak terintegrasi sejak awal.

“Ini harus kita perbaiki. Kalau perencanaan tidak terintegrasi, pelaksanaannya bisa tidak efektif dan hasilnya tidak langsung berdampak. Karena itu, kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan,” tutupnya.