Prabowo Pasang Target Ambisius, Kemiskinan Ekstrem Mau Disapu Bersih

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,5–7,5% pada 2026, sementara kemiskinan ekstrem ditekan hingga level 0–0,5%. Target tersebut tercantum dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam RAPBN 2026 juga menetapkan sasaran pengurangan ketimpangan ekonomi. Rasio Gini diproyeksikan turun tipis ke 0,377–0,380, dari capaian 2025 di kisaran 0,379–0,382. Pemerintah menilai, perbaikan distribusi pendapatan akan lebih efektif melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan dukungan basis data yang lebih akurat.

Baca Juga: Data Penting untuk Landasan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Lebih Tepat Sasaran

Untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah menekankan penciptaan lapangan kerja formal. Proporsinya dipatok 37,95% pada 2026 karena dianggap lebih mencerminkan perkembangan pasar tenaga kerja, sekaligus memberi jaminan pendapatan, kestabilan kerja, dan manfaat tambahan seperti jaminan kesehatan serta hari tua.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan menurun ke 4,44–4,96% pada 2026, dari 4,5–5,0% di tahun sebelumnya. Pemerintah menegaskan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci menekan pengangguran sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: MBG dan Kopdes Merah Putih 'Jalan Tol' untuk Pengentasan Kemiskinan

RAPBN 2026 turut memperkenalkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai indikator baru pembangunan. IKP ditetapkan sebesar 0,7731, sejalan dengan program peningkatan daya beli dan pendapatan petani melalui dukungan produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan sosial yang lebih adaptif.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, RAPBN 2026 menargetkan Indeks Modal Manusia (IMM) naik ke 0,57 dari 0,56 pada 2025. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan guna memperkuat daya saing di tengah ketidakpastian global.