BPJS Kesehatan Klaim Kepuasan Peserta JKN Naik, Aduan Turun Tajam

BPJS Kesehatan mencatat tingkat kepuasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat, seiring penurunan jumlah aduan dalam beberapa bulan terakhir.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan hal tersebut dalam rapat panja JKN Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Tercatat bahwa berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada semester I-2025 terdapat 27.242 aduan. Angka itu menurun signifikan dibandingkan 64.010 aduan pada semester I-2024 dan 38.446 aduan pada semester II-2024.

“Mengenai jumlah pengaduan, sudah terus menurun dari 64 ribu, 38 ribu, (sampai) 27 ribu lebih,” kata Ghufron.

Baca Juga: Lewat Layanan Digital, BPJS Kesehatan Dukung Kemudahan Peserta JKN dari Rumah

Menurutnya, tren penurunan tersebut disebabkan oleh upaya penguatan mutu layanan dan peningkatan informasi yang diberikan kepada peserta. 

Ia menambahkan, meski masih ada keluhan yang masuk, jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total peserta JKN yang mencapai 280,23 juta orang pada Juli 2025.

“Masih ada 27 ribu yang mengeluh, banyak kalau dianggap banyak. Tapi kalau dianggap sedikit, ya sedikit, 282 juta (peserta JKN), ini 100 ribu gak sampai. Tapi dianggap besar, banyak ya, lebih dari 100 ribu,” ujar Ghufron.

Baca Juga: Disiplin Bayar Iuran, Peserta JKN Ikut Jaga Keberlangsungan Layanan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan juga melaporkan bahwa 99 persen aduan telah ditindaklanjuti sesuai Service Level Agreement (SLA). Proses penyelesaian keluhan dipercepat dari lima hari menjadi tiga hari kerja untuk menjaga kualitas layanan.

Selain itu, tingkat kepuasan peserta JKN terus naik dalam tiga tahun terakhir. Hasil survei pihak ketiga independen yang diawasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan peningkatan dari 87,6 persen pada 2021 menjadi 92,1 persen pada 2025. “Survei kepuasan dari tahun 2021 itu 87,6 persen, meningkat sampai 92,1 persen,” jelas Ghufron.

Ia menegaskan, survei tersebut menjadi tolok ukur perbaikan kualitas penyelenggaraan JKN sekaligus mencerminkan efektivitas penguatan layanan kepada peserta.